Home Daerah Catatan Ahli Gizi soal Makan Bergizi Gratis, SPPG Polri Bisa Jadi Role Model

Catatan Ahli Gizi soal Makan Bergizi Gratis, SPPG Polri Bisa Jadi Role Model

83
0
SHARE
Catatan Ahli Gizi soal Makan Bergizi Gratis, SPPG Polri Bisa Jadi Role Model

Keterangan Gambar : Catatan Ahli Gizi soal Makan Bergizi Gratis, SPPG Polri Bisa Jadi Role Model

Jakarta – Salah satu program pemerintahan Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), beberapa waktu terakhir mendapat banyak sorotan publik. Sejumlah pakar pun memberikan masukan dan pandangannya terkait pelaksanaan program tersebut.

Dalam diskusi bertajuk “Dinamika dan Harapan Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), pakar kesehatan dari Universitas Yarsi, Prof. Tjandra, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.

“Nomor satu tentu evaluasi keracunan ya. Kita sudah punya banyak pengalaman, apa yang bisa kita lakukan, dan saya yakin banyak yang bisa dilakukan agar keracunan tidak terjadi lagi, atau setidaknya bisa diminimalisir,” kata Prof. Tjandra dalam diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peninjauan ulang terhadap kandungan gizi dalam program MBG. Ia menegaskan bahwa kualitas gizi harus benar-benar terjamin dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Sekalianlah evaluasi status gizinya bagaimana. Apakah status gizi makanan yang ada ini cukup baik? Ada juga yang protes, katanya tidak bagus, cuma ada wortel dan sedikit lauk. Jadi sekalian evaluasi status gizinya, karena ujung-ujungnya program ini kan bertujuan untuk memberikan makanan bergizi,” jelasnya.

Prof. Tjandra juga menyarankan agar pemerintah membuka berbagai opsi alternatif terkait sistem distribusi dan pendanaan MBG. Menurutnya, di beberapa negara, terdapat mekanisme berbagi tanggung jawab, seperti pembayaran sebagian atau pelibatan pihak internal sekolah maupun pemerintah daerah.

“Kalau saya usul, cobalah dilihat beberapa opsi itu, berbagai kemungkinan. Saya tidak bilang mana yang bagus atau tidak, tapi ada baiknya dibuka berbagai alternatif untuk melihat sistem mana yang paling cocok diterapkan di Indonesia,” ucapnya.

Selain itu, ia menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri dapat dijadikan contoh atau role model bagi penerapan MBG di berbagai daerah. Ia menilai kebersihan dan higienitas di SPPG Polri menjadi modal utama yang patut ditiru.

“Nah, ini Polri ya. Jadi pada bulan Juni lalu, sudah ada perwakilan dari Kementan yang berkunjung ke SPPG Polri. Mereka bilang, luar biasa higienis,” ungkapnya.

“Salah satu contoh evaluasi yang pertama tadi, untuk mencegah keracunan makanan, ini salah satu contoh nyata yang bisa kita pakai,” tambahnya.

Sementara itu, ahli gizi dari Persagi, Marudut Sitompul, menekankan bahwa penerapan MBG tidak harus terpaku pada satu jenis bahan makanan seperti beras. Menurutnya, setiap daerah memiliki kearifan lokal yang dapat diangkat dan disesuaikan ke dalam menu bergizi.

“Kearifan lokal itu menjadi utama. Pangan lokal penting dan harus tersedia di daerah. Jadi tidak setiap daerah harus menggunakan beras atau nasi,” ujar Marudut.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan telah menetapkan standar gizi yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 Pasal 5. Namun, standar tersebut tetap memberi fleksibilitas bagi daerah dalam memilih bahan makanan yang sesuai dengan kondisi setempat.

“Ada master menu yang menjadi acuan. Tapi tiap daerah bisa menyesuaikan jenis makanannya asalkan kandungan gizinya terpenuhi. Misalnya, kalau kangkung tidak ada, bisa diganti bayam. Kalau di daerah tertentu biasa makan sagu, silakan gunakan sagu,” jelasnya.

Sebelumnya, pada Rabu (1/10/2025), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa seluruh dapur MBG atau SPPG akan dilengkapi alat rapid test untuk mencegah kasus keracunan makanan. Langkah ini diambil setelah melihat keberhasilan SPPG Polri yang dinilai bebas dari kasus serupa.

“Pertama, seluruh bangunan yang dibangun oleh Polri itu standarnya bagus. Kemudian, mereka juga melakukan rapid test sebelum makanan diedarkan,” ujar Dadan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Menurutnya, sesuai instruksi presiden, seluruh dapur SPPG di Indonesia nantinya juga akan dilengkapi dengan alat rapid test untuk menjamin keamanan makanan bagi masyarakat.

“Instruksi presiden bahwa seluruhnya nanti akan melakukan seperti itu,” pungkasnya.